h1

Jalan Ketiga Perokokan Indonesia

Januari 30, 2008

Dalam menyikapi industri rokok di Indonesia, terdapat dua mazhab yang saling berseberangan dan saling siap melindas. Mazhab pertama, mereka yang mendukung industri rokok dengan alasan untuk cukai dan pajak negara, serta demi kelangsungan hidup petani. Mazhab kedua, mereka yang anti rokok karena rokok dinilai merugikan kesehatan dan mengancam kecerdasan bangsa.

Di belakang mazhab pertama, tentu adalah para pemilik industri rokok dan mereka yang diuntungkan oleh industri rokok. Sedang di belakang mazhab kedua, adalah para moralis dan aktivis yang memiliki cara pandang idealis dalam melihat persoalan. Lalu di mana posisi pemerintah dalam kontraversi perokokan ini? Untuk sementara, pemerintah mendukung industri rokok. Maklum, pemerintah memperoleh suntikan dana dari cukai dan pajak industri rokok sebesar Rp 50 triliun pada 2006. Ini tentu duit gede yang kongkrit yang bisa mengalir untuk APBN, tanpa pemerintah banting tulang.

Untuk menekan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi rokok, pemerintah memang telah menerapkan tarif cukai maksimal 30%. Lalu Menteri Keuangan via Peraturan Menteri Keuangan pada 2006, telah menetapkan kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar tujuh persen mulai 1 Maret 2007, dan menetapkan tarif cukai spesifik mulai 1 Juli 2007. Namun kebijakan-kebijakan itu, menurut Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam artikelnya di sebuah media, dinilai belum cukup untuk menekan perkembangan perokokan di Indonesia. Tarif cukai maksimal 30% dinilai masih terlalu rendah dibandingkan di luar negeri, seperti di Thailand yang mematok tarif cukai 75% dari harga rokok.

Apakah kebijakan pemerintah dalam soal perokokan berasal dari pandangan yang komprehensif tentang dampak-dampak sosial-ekonomi-budaya akibat rokok? Ah, jangan terlalu banyak berharap kepada pemerintahan Yudhoyono yang masih disibukkan oleh masalah-masalah besar seperti kemiskinan, pengangguran, pembangunan ekonomi, pemberantasan korupsi dan masalah-masalah mendesak lainnya. Masalah rokok? Tentulah itu bukan prioritas yag urgent. Alasannya gampang, masalah rokok dan dampak negatifnya dalam kalkulasi kasar dan permukaan: masih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.

Kaum idealis dan moralis silakan menyingsingkan lengan baju dan meregangkan otot untuk selalu memperjuangkan gerakan anti rokok. Namun mereka mesti mengingat bahwa budaya rokok merupakan realitas hidup yang hanya bisa diminimalisasi, tapi tak bisa dimusnahkan. “Budaya” rokok seperti “budaya” korupsi yang sulit diberantas. Dan urgensi pemberantasan rokok dalam kebijakan pemerintah masih jauh di bawah pemberantasan korupsi. Lihat saja, pemerintah sudah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki wewenang luar biasa (superbody), tapi tak membentuk Komisi Pemberantasan Rokok.

Namun bukan berarti jalan untuk menciptakan ruang hidup yang bersih dari rokok menemui kuldesak atawa jalan buntu. Senyampang DPR belum mengesahkan Undang-undang Pengendalian Tembakau – yang kini ngendon di Badan Legislasi DPR dan belum menjadi prioritas untuk dibahas, pemerintah seharusnya membentuk Komisi khusus untuk memecahkan masalah perokokan ini secara komprehensif. Pembentukan komisi ini paling tidak untuk mencitrakan bahwa pemerintahan Yudhoyono pro kesehatan dan kecerdasan bangsa. Programnya bisa saja baru berupa pengkajian dampak rokok dan mencari solusinya, namun bisa saja langsung membuat langkah kecil-kecilan untuk ikut menekan dampak-dampak negatif rokok.

Penulis dalam hal ini mengajukan jalan ketiga dalam menyikapi perokokan. Pertama, karena perokokan diasumsikan hanya bisa diminimalisasi, maka langkah-langkah minimalisasi ruang gerak industri rokok harus dilakukan. Pembatasan itu antara lain bisa dengan cara menaikkan tarif cukai maksimal 75% seperti di Thailand, melarang iklan rokok secara ekstensif terutama di media televisi, radio dan cetak, membatasi jumlah omzet maksimal industri rokok. Kalangan industri rokok mesti diberi pengertian bahwa bisnis rokok bukanlah bisnis masa depan yang baik. Karena itu prinsip maksimalisasi profit dari industri rokok harus dikendalikan.

Kedua, untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi dari merosotnya konsumsi rokok dan karena itu bisa berimbas pada hilangnya mata pencaharian petani tembakau dan cengkeh, perlu dicarikan secara kreatif peluang-peluang baru dari pertanian tembakau dan cengkeh. Jumlah produksi tembakau dan cengkeh tetap diusahakan selalu meningkat, tapi untuk kepentingan ekspor dan budidaya lain. Departemen Pertanian yang kini berencana melakukan program intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman cengkeh secara terukur adalah langkah yang perlu didukung.

Departemen ini mengupayakan total areal tanaman menghasilkan terjaga 220 ribu hingga 230 ribu hektare di 10 provinsi sentra industri cengkeh pabrik rokok kretek, dengan maksimum total area 250 hektare, termasuk di luar area provinsi pabrik rokok kretek. Program itu akan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun mendatang.

Langkah itu dilakukan karena pemerintah pernah salah urus dalam mengelola percengkehan pada masa Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh di era Orde Baru. Akibatnya, areal cengkeh berkurang drastis. Produksi cengkeh turun sejak tahun 2000, sehingga diperkirakan tanpa upaya penyelamatan, tahun 2009 produksi cengkeh Indonesia hanya akan mampu menyediakan sekitar 50% dari kebutuhan pabrik rokok kretek yang rata-rata mencapai 92.133 ton (Sumber: Deptan).

Pemerintah juga perlu memikirkan budidaya cengkeh untuk kepentingan non rokok. Peluang investasi untuk mengembangkan industri hilir, pemanfaatan hasil samping dan diversifikasi hasil, juga masih sangat terbuka. Bukankah cengkeh dapat dimanfaatkan untuk produk alternatif lain seperti minyak cengkeh yang bisa menjadi bahan baku untuk pembuatan balsam, obat kumur, dan permen. Juga tembakau ternyata tak hanya bisa dipakai untuk pembuatan rokok yang bisa mengakibatkan kanker, namun bisa menghasilkan protein anti-kanker.

Demikian paling tidak kata peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DR Arief Budi Witarto. Sejak beberapa tahun lalu LIPI mengembangkan metode produksi protein bernilai tinggi dengan menggunakan tanaman – termasuk tembakau – sebagai medianya. Mereka mencoba penanaman sembilan jenis varietas tembakau lokal yang cepat tumbuh dan berdaun lunak untuk memudahkan proses pengambilan protein berkhasiat obat. (Kompas, 9 Maret 2005).

Ketiga, senyampang menurunkan jumlah industri dan konsumen rokok, pemerintah boleh juga mengampanyekan cara sehat merokok. Lo? Ya, daripada tak bisa melarang masyarakat untuk tak merokok sama sekali, mengampanyekan merokok secara sehat adalah alternatif. Konon, berhenti merokok dalam rentang waktu tertentu, bisa memulihkan kondisi kesehatan perokok ke kondisi seperti kesehatan orang yang bukan perokok. Jadi merokok memang berbahaya untuk kesehatan, tapi bisa dikendalikan. *

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s